Bandit Makalah: Akuntansi

Showing posts with label Akuntansi. Show all posts

Dalam perusahaan yang semakin besar operasinya maka masalah yang muncul di dalamnya akan semakin komplek, pimpinan yang semula dapat mengadakan
pengawasan secara langsung di setiap tahapan kegiatan operasi perusahaan, sekarang hal ini tidak dapat dilakukan, oleh karena itu manajemen memerlukan suatu alat bantu pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Untuk melakukan aktivitas perusahaan diperlukan manajer yang bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang telah menjadi tanggungjawabnya menurut struktur organisasi yang ada pada perusahaan tersebut.
Pada perusahaan yang relatif besar perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban karena perusahaan semacam ini pada umumnya menetapkan pembagian unit-unit organisasi dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara jelas dan tegas.
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan alat yang dipakai untuk mengendalikan biaya, karena dalam akuntansi pertanggungjawaban biaya-biaya diakumulasikan dan dilaporkan dalam suatu pusat pertanggungjawaban tertentu.
Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen & mowen (2005:116) adalah sebagai berikut :
”Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka.”
Pengertian akuntansi pertanggungjawaban Menurut L.M Samryn,SE(2001:256):
“Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pertaggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen”.
Sedangkan menurut Mulyadi (1983 : 379-3801) dikemukakan:
“Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan penghasilan dilakukan dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan”.
Dari pengertian di atas Mulyadi menyimpulkan bahwa syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban :
1. Struktur organisasi
Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen selain itu harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas pula. Dimana organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan tanggungjawab tiap pimpinan jelas. Dengan demikian

Baitul Mal Wa at-Tamwil (BMT)

9:14:00 AM

Baitul Mal Wa at-Tamwil (BMT)

a. Pengertian

Baitul Maal Wat at Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang di oprasikan dengan prinsip bagai hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

b. Asas dan prinsip dasar

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Prinsip Dasar BMT, adalah :

1). Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu ‘amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan

2). Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.

3). Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah).

4). Demokratis, partisipatif, dan inklusif.

5). Keadilan sosial dan kesetaran jender, non-diskriminatif.

6). Ramah lingkungan.

7). Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.

8). Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

c. Sifat, peran dan fungsi

BMT bersifat terbuka, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.

Peran BMT di masyarakat, adalah sebagai berikut:

1). Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

2). Ujung tombak pelaksanaan sitem ekonomi syari’ah.

3). Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin).

4).Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang berkah, ahsanu ‘amala, dan salam melalui spiritual communication dan dzikir qalbiyah ilahiah.

Fungsi BMT di masyarakat adalah untuk:

1). Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan hidup.

2). Mengorganir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

3). Mengembangkan kesempatan kerja.

4). Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.

5). Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

d. Pendiri BMT

BMT dapat didirikan oleh :

1). Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

2. Satu pendiri dengan yang lainnya tidak memiliki hubungan keluarga vertikal dan horisontal satu kali.

3). Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT.

4). Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh rapat para pendiri.

e. Permodalan BMT

Modal BMT, terdiri dari:

1). Simpanan Pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota.

2) Simpanan Pokok Khusus (SPK) , yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan untuk mendapatkan sejumlah modal awal sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri. Pada pendirian BMT, para pendiri dapat bersepakat agar dalam waktu 4 (empat) bulan sejak disepakati dapat berkumpul uang sejumlah:

(a). Minimal Rp 75 juta untuk wilayah JABOTABEK.

(b). Minimal Rp 50 juta untuk wilayah ibukota propinsi.

(c). Minimal Rp 30 juta untuk wilayah ibukota kabupaten / kota.

(d). Minimal Rp 20 juta untuk wilayah ibukota kecamatan

(e). Minimal Rp 15 juta untuk daerah pedesaan.

f. Status BMT

Status BMT ditentukan oleh jumlah aset yang dimiliki sebagai berikut:

1). Pada awal pendiriannya hingga mencapai aset lebih kecil dari Rp 100 juta BMT adalah Kelompok Swadaya masyarakat yang berhak meminta /mendapakan Sertifikat Kemitran dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).

2). Jika BMT telah memiliki aset Rp 100 juta atau lebih, maka BMT diharuskan melakukan proses pengajuan Badan Hukum kepada notaris setempat, antara lain dapat berbentuk:

a). Koperasi Syari’ah (KOPSYAH).

b).Unit Usaha Otonomi Syari’ah dari KSP (koperasi Simpan Pinjam), KSU (Koperasi Serba Usaha), KUD (Koperasi Unit Desa), Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren), atau Koperasi lainnya yang beroperasi otonom termasuk pelaporan dan pertanggung jawabannya.

g. Anggota BMT

Anggota BMT, terdiri dari :

1). Anggota pendiri BMT, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan-simpanan pokok khusus minimal 4% dari jumlah modal awal BMT yang direncanakan.

2). Anggota biasa, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

3). Calon anggota, yaitu mereka yang memanfaatkan jasa BMT tetapi belum melunasi simpanan wajib.

4). Anggota kehormatan, Yaitu anggota yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan BMT baik moral amupun materiil tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota BMT.

h. Cara Kerja BMT

Cara kerja BMT adalah sebagai berikukt:

1). Pendamping atau beberapa pemrakarsa yang mengetahui tentang BMT, menyampaikan dan menjelaskan ide atau gagasan ini kepada rekan-rekannya sebagai upaya untuk menarik beberapa orang sebagai pemrakarsa awal hingga mencapai lebih dari 20 (dua puluh) orang.

2). Dua puluh orang atau lebih tersebut kemudian menyepakati pendirian BMT di desa, kecamatan, pasar, atau masjid dan bersepakat mengumpulkan modal awal pendirian BMT.

3). Modal awal kemudian ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak harus sama jumlahnya antara pemrakarsa, hingga mencapai jumlah yang telah ditentukan untuk pendirian sebuah BMT.

4). Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih pengurus BMT.

5). Pengurus BMT kemudian merapatkan dan merekrut pengelola / manajeman BMT dari lingkungan tersebut yang memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah dan benar-benar menguasai visi, misi, tujuan, dan usaha-usaha BMT, serta memiliki keinginan keras dan dengan sepenuh hati untuk mengembangkan BMT.

6). Pengurus BMT menghubungi PINBUK setempat untuk memberikan pelatihan kepada calon pengelola / manajemen BMT tersebut (umumnya 2 minggu pelatihan dan magang).

7). Pengelola yang telah diberi pelatihan kemudian membuka kantor dan menjalankan BMT, dengan giat menggalakkan simpanan

Akuntansi lain lain

Prinsip-prinsip Asuransi Syari’ah

9:13:00 AM

Prinsip-prinsip Asuransi Syari’ah

Prinsip utama dalam asuransi syari’ah adalah ta’awanu ‘ala al birr wa al-taqwa (tolong –menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta’min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi tafakul adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syari’ah atau asuransi tafakul ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

1). Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat akhlas adalah ibadah.

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan harmonis.

Dengan prinsip ini, maka asuransi tafakul merealisir perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah tentang kewajiban untuk tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga mesti mementingkan orang lain atau masyarakat.

2). Saling bekerjasama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi tafakul yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

Dengan prinsip ini maka asuransi takaful merealisir perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah tentang kewajiban hidap bersama dan saling menolong di antara sesama unat manusia.

3). Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi musibah yang di deritanya

Dengan begitu maka asuransi takaful merealisir perintah Allah SWT tentang kewajiban saling melindungi di antara sesama warga masyarakat.

Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur-unsur gharar, maisir dan riba. Sehingga terdapat 4 prinsip asuransi syariah yaitu:

1. Saling bertanggung jawab;

2. Saling bekerja sama atau saling membantu;

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, dan

4. Menghindari unsur gharar, maisir dan riba.[

Terdapat beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur gharar, maisir dan riba.

1. Gharar (uncertainty) atau ketidakpastian ada dua bentuk:

a. Bentuk akad syari’ah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak dan perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikatagorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (gharar) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tiadak tahu berapa yang akan dibayarkan (sejumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syari’ah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad takafuli atau tolong menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.

b. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’i penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari dana pertanggungan ysng diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Dalam konsep takaful, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi di masukkan ke rekening khusus peserta yang harus di niatkan tabarru’ atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep takaful diambil dari dana tabarru’ yang merupakan kumpulan dana shadaqah yang di berikan oleh para peserta.

2. Maisir (gambling) artinya ada salah satu pihak yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar.

Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang di masukkan ke dalam dana tabarru’.

3. Unsur riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi

Akuntansi

Pusat – Pusat Pertanggungjawaban akuntansi

6:31:00 AM

Akuntansi keuangan lain lain

Jenis dan Instrumen Investasi syariah

4:55:00 AM

Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syari’ah Islam, yaitu :

1).Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan atas tingkat laba usaha.

2).Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syari’ah.

3) Surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syari’ah.

Berikut ini adalah kaidah-kaidah syari’ah yang telah dipenuhi dalam instrumen saham :

1). Kaidah syar’iah untuk saham :

a). Bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara terbatas;

b). Bersifat mudharabah jika saham ditawarkan secara terbatas.

c).Tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak.

d).Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, dan jika terjadi kerugian akan dibagi rugi bila perusahaan dilikuidasi.

e). Investasi pada saham tidak dapat dicairkan kecuali setelah likuidasi.

2). Kaidah syari’ah untuk emiten :

a). Produk/jasa yang dihasilkan dikategorikan halal. Dalam hal ini, JII (Jakarta Islamic Index) telah melakukan penyaringan terhadap saham yang listing. Berdasarkan fatwa DSN, BEJ memilih emiten yang unit usahanya sesuai dengan syari’ah.

b). Hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat zalim.

c). Tidak menempatkan investor dalam kondisi gharar atau maysir.

_ Memberi informasi yang transparan

_ Resiko usaha yang wajar dan memenuhi ketentuan.

_ Manajemen Islami

_ Menghormati HAM

_ Menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3). Kaidah syariah untuk pasar perdana :

a). Semua akad harus berbasis pada transaksi yang riil (dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat.

b). Tidak boleh menertibkan efek hutang untuk membayar kembali hutang.

c). Dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan dietrima oleh perusahaan.

d). Hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu..

4). Kaidah syariah untuk pasar sekunder :

a). Semua efek harus berbasis pada transaksi riil (dengan penyerahan)

atas produk dan jasa yang halal.

b). Tidak boleh membeli efek hutang dengan dana dari hutang atau menerbitkan surat hutang.

c). Tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indek.

d). Tidak boleh memperjual belikan hasil yang diperoleh dari suatu efek (misalnya kupon, dividen) walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan.

e). Tidak boleh melakukan transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan.

f). Transaksi tidak menyesatkan, seperti penawaran palsu dan cornering

Salah satu faktor utama yang menyebabkan gerakan yang tidak stabil dalam harga saham adalah spekulasi dalam pembayaran uang muka atau obral saham dengan harga marjinal. Para spekulan mencari keuntungan perbedaan harga dalam transaksi jangka pendek.

Spekulan berbeda kontras dengan investor. Tujuan investor yang sungguh-sungguh adalah mencari jalan keluar dari tabungan saham yang mereka miliki jika mereka benar-benar mau menjual di kemudian hari. Investor yang sesungguhnya tidak tertarik pada transaksi berjangka pendek dan tujuan mereka, setidaknya saat pembelian, adalah memegang saham dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ada tiga hal yang mencirikan suatu inventasi di pasar modal yaitu ;

a). Mengambil saham yang telah dibeli,

b) Melakukan pembayaran penuh,

c) Keinginan pada saat membeli untuk memegang saham dalam jangka waktu yang tidak tertentu.