Prinsip-Prinsip dan Kriteria Pemberian Kesejahteraan

Prinsip-Prinsip dan Kriteria Pemberian Kesejahteraan

            Selanjutnya, agar program pemberian kesejahteraan yang diberikan dapat tepat mengenai sasaran yang direncanakan, maka dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu memperhatikan Prinsip-prinsip dari program kesejahteraan karyawan. Prinsip-prinsip kesejahteraan menurut Edwin B Flippo (1984 : 334) adalah sebgai berikut:

1. The employee benefit should statisfy a real need

Prinsip pemberian kesejahteraan yang pertama adalah pemberian kesejahteraan yang dilaksanakan hendaknya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang nyata dan dapat dinikmati oleh seluruh pegawai

2. Benefit should be confined to activity in which is more efficient then the individual

Pemberian kesejahteraan pegawai ini hendaknya dibatasi pada kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dijalankan secara kelompok daripada secara individu. Hal ini berarti bahwa walaupun pemberian kesejahteraan dibuat untuk sasaran individu, tetapi tidak terlepas dari sasaran utama yaitu efisiensi dari kegiatan kelompok secara keseluruhan.

3. The benefit should be extended on as broada base as possible

Pemberian kesejahteraan pegawai ini hendaknya diberikan secara merata dan seluas mungkin. Hal ini berarti jangkauan dari pemberian kesejahteraan harus sedapat mungkin dirasakan atau dimanfaatkan oleh seluruh pegawai

4. If the firm is to recive values from providing employee service if must undertake an ekstensive and well planned communition program

Prinsip pemberian kesejahteraan yang ke empat menyatakan bahwa perusahaan harus menjalankan suatu perencanaan program komunikasi mengenai pemberian kesejahteraan yang baik dan meluas.

Hal ini berarti perusahaan harus mempublikasikan pemberian kesejahteraan melalui media perusahaan, seperti : brosur, buku pedoman, poster-poster, catatan-catatan di papan pegumuman, laporan tahunan, dll.

5. The cost of benefit should be calculable and provision should be made for sound financing

Biaya pemberian kesejahteraan harus dapat diperhitungkan dan pembiayaan ditentukan atas suatu dasar yang sehat.

            Dan kriteria pemberian kesejahteraan Lawler (1983 :40) sebagai berikut :

1.      Cost

2.      Ability to pay

3.      Need

4.      Union Power

5.      Tax Consideration

6.      Public Relation

7.      Social Responsibility

8.      Workforce Reactions

Dari uraian di atas sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Biaya

Biaya yang diperlukan harus diperhitungkan dengan kemampuan perusahaan

2. Kebutuhan para pegawai

Perusahaan harus menjawab pertanyaan dibawah ini:

Apakah pemberian kesejahteraan yang dipertimbangkan mampu menjawab kebutuhan yang nyata?

Apakah pemberian kesejahteraan ini diperlukan untuk menarik pegawai?

Dapatkah para pegawai berperan serta dalam pemberian kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan ?

3. Serikat kerja

Jika para pegawai diwakili oleh serikat kerja, manajemen tidak dapat menyelenggarakan pemberian kesejahteraan sacara sepihak, perlu adanya kesepakatan antara perusahaan dan serikat kerja. Karena serikat kerja mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam mendorong terciptanya jenis pemberian kesejahteraan yang telah ada.

4. Pajak

Pajak perlu dilakukan karena sering kali peraturan pajak daerah dan pusat menolak beberapa usulan pemberian kesejahteraan

5. Tanggung jawab sosial

Pertimbangan manusiawi terhadap penciptaan kondisi yang baik bagi para pegawai, diakui oleh manajemen sebagai kriteria utama dalam mempertimbangkan pemberian kesejahteraan.

6. Konsekuensi jangka pajang

Manajemen perlu mengantisipasi konsekuensi jangka panjang dari pemberian kesejahteraan baik untuk penarikan pegawai maupun untuk pemeliharaan pegawai.