Akuntansi
Sistem akuntansi biaya
Sistem akuntansi biaya
Oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dengan biaya tidak terkendalikan. Kode perkiraan diperlukan untuk mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan baik dalam neraca maupun dalam laporan rugi laba.
Sistem pelaporan biaya
Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap awal bulan dibuat rekapitulasi biaya atas dasar
total biaya bulan lalu, yang tercantum dalam kartu biaya. Atas dasar rekapitulasi biaya disajikan laporan pertanggungjawaban biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Untuk tingkatan manajemen yang terrendah disajikan jenis biaya, sedangkan untuk tungkatan manajemen diatasnya disajikan total biaya, tiap pusat biaya yang dibawahnya ditambah dengan biaya-biaya yang terkendalikan dan terjadi dipusat biayanya sendiri .
Syarat-syarat utama dalam membentuk dan mempertahankan akuntansi pertanggungjawaban menurut Matz Usry (2001;420),adalah sebagai berikut :
1. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas penggolongan tanggung jawab manajemen (departemen-departemen) pada semua tingkatan dalam setiap organisasi dengan tujuan membentuk anggaran bagi masing-masing departemen. Individu yang mengepalai klasifikasi pertanggungjawaban, harus bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan biaya-biaya dari kegiatannya. Konsep ini menekankan perlunya penggolongan biaya menurut biaya yang dapat atau tidak dapat dikendalikan oleh manajer departemen tersebut.
2. Titik awal dari sistem akuntansi pertanggungjawaban terletak pada bagian organisasi dimana ruang lingkup wewenang telah ditentukan. Wewenang mendasar pertanggungjawaban biaya-biaya tertentu dan dengan pertimbangan serta kerjasama biaya tersebut diajukan dalam anggaran.
3. Setiap anggaran harus secara jelas menunjukkan biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh orang yang bersangkutan. Bagan perkiraan harus disesuaikan
supaya dapat dilakukan pencatatan atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan atau pertanggungjawaban dalam kerangka kerja yang mencakup dalam wewenang.
Dari uraian di atas dapat diambil gambaran mengenai garis besar prinsip akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan dalam akuntansi pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
1. Menentukan garis wewenang dan tanggungjawab secara jelas bagi setiap tingkatan manajemen.
2. Menyusun sistem administrasi yang sesuai dengan garis wewenang dan tanggungjawab yang telah ditentukan.
3. Mencatat dan menilai pegawai sesuai dengan garis wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
Pusat pertanggungjawaban adalah unit-unit pada sebuah organisasi yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dipimpin oleh seorang manajer.
L.M. Samryn,SE (2001:259) mengartikan pusat pertanggungjawaban sebagai berikut :
” Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu bagian dalam organisasi yang memiliki kendali atas terjadinya biaya, perolehan pendapatan, atau penggunaan dana investasi.”
Pusat pertanggungjawaban secara umum dibagi menjadi :
1. Pusat biaya
a. Pusat biaya teknik
b. Pusat biaya kebijakan
2. Pusat pendapatan
3. Pusat laba
4. Pusat investasi
Dalam akuntansi pertanggungjawaban ini menghubungkan informasi akuntansi yang diperlukan oleh seorang manajer dengan wewenang yang dimiliki manajer tersebut. Wewenang yang dimiliki oleh seorang manajer tersebut didelegasikan dari manajer tingkat atas ke manajer yang ada dibawahnya dan pendelegasian wewenang menuntut manajer yang ada untuk mempertanggungjawabkan pelaksananaan tugas yang dibebankan kepadanya.
Pada akuntansi pertanggungjawaban pengendalian biaya dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan unit yang bertanggungjawab atas terjadinya biaya tersebut.
Pengertian dari pengendalian biaya menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim yang dialih bahasakan oleh Moh. Kurdi (1999;110) adalah:
”Pengendalian biaya adalah suatu langkah yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan yang dibuat pada tahap perencanaan dapat dicapai dan untuk memastikan bahwa semua segmen fungsi organisasi dalam perilakunya konsistansi dengan kebijakan-kebijakan untuk pengawasan biaya yang efektif”
Dimana pengendalian biaya adalah untuk membandingkan biaya yang seharusnya dengan biaya-biaya yang sesungguhnya terjadi dan bila terjadinya selisih maka selisihnya perlu dianalisis lebih jauh, sehingga diketahui faktor penyebab penyimpangan yang terjadi sampai pada dilakukannya tindakan koreksi.
Adapun menurut Henry Simanora (1999;301) mengemukakan bahwa :
”Pengendalian biaya adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja standar, penganalisisan selisih-selisih yang timbul guna mengindentifikasikan penyebab-penyebab yang dapat membenahi atau menyesuaikan perencanaan dan pengendalian di masa yang akan datang”
Setiap bidang pertanggungjawaban menyusun anggaran biaya dan penghasilannya masing-masing dengan memperhatikan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Anggaran yang telah disusun digunakan sebagai alat pengukur pelaksanaan kegiatan dan masing-masing bagian sistem akuntansi disusun agar dapat mengumpulkan dan melaporkan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk dilaporkan kepada bagian yang ditetapkan bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban untuk penghasilan yang diperoleh pelaksanaannya tidak begitu sulit, karena penghasilan lebih mudah diidentifikasikan dibandingkan dengan biaya yang terjadi. Didalam pusat pertanggungjawaban tidak selalu timbul dari keputusan yang diambil kepala bagian yang bersangkutan, karenanya tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian pertanggungjawaban dapat dikendalikan oleh kepala bagian yang bersangkutan, maka dalam pengumpulan biaya tiap bidang pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan, hanya biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh kepala bagian yang bersangkutan yang harus diminta pertanggungjawaban. Untuk itulah akuntansi pertanggungjawaban biasanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban yang merupakan suatu alat pengendalian, pengendalian
yang dimaksud adalah pengendalian terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pusat pertanggungjawaban.
Biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban dihubungkan dengan manajer yang memiliki wewenang untuk mengkonsumsi sumber daya, karena sumber daya yang dinyatakan dalam satuan uang merupakan biaya, maka akuntansi pertanggungjawaban merupakan metode pengendalian biaya yang memungkinkan manajemen untuk melakukan pengelolaan biaya.
Untuk tujuan pengendalian biaya, organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga jelas wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap manajer. Anggaran menghendaki adanya organisasi yang baik, yang tiap-tiap manajernya mengetahui wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.
Oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dengan biaya tidak terkendalikan. Kode perkiraan diperlukan untuk mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan baik dalam neraca maupun dalam laporan rugi laba.
Sistem pelaporan biaya
Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap awal bulan dibuat rekapitulasi biaya atas dasar
total biaya bulan lalu, yang tercantum dalam kartu biaya. Atas dasar rekapitulasi biaya disajikan laporan pertanggungjawaban biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Untuk tingkatan manajemen yang terrendah disajikan jenis biaya, sedangkan untuk tungkatan manajemen diatasnya disajikan total biaya, tiap pusat biaya yang dibawahnya ditambah dengan biaya-biaya yang terkendalikan dan terjadi dipusat biayanya sendiri .
Syarat-syarat utama dalam membentuk dan mempertahankan akuntansi pertanggungjawaban menurut Matz Usry (2001;420),adalah sebagai berikut :
1. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas penggolongan tanggung jawab manajemen (departemen-departemen) pada semua tingkatan dalam setiap organisasi dengan tujuan membentuk anggaran bagi masing-masing departemen. Individu yang mengepalai klasifikasi pertanggungjawaban, harus bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan biaya-biaya dari kegiatannya. Konsep ini menekankan perlunya penggolongan biaya menurut biaya yang dapat atau tidak dapat dikendalikan oleh manajer departemen tersebut.
2. Titik awal dari sistem akuntansi pertanggungjawaban terletak pada bagian organisasi dimana ruang lingkup wewenang telah ditentukan. Wewenang mendasar pertanggungjawaban biaya-biaya tertentu dan dengan pertimbangan serta kerjasama biaya tersebut diajukan dalam anggaran.
3. Setiap anggaran harus secara jelas menunjukkan biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh orang yang bersangkutan. Bagan perkiraan harus disesuaikan
supaya dapat dilakukan pencatatan atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan atau pertanggungjawaban dalam kerangka kerja yang mencakup dalam wewenang.
Dari uraian di atas dapat diambil gambaran mengenai garis besar prinsip akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan dalam akuntansi pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
1. Menentukan garis wewenang dan tanggungjawab secara jelas bagi setiap tingkatan manajemen.
2. Menyusun sistem administrasi yang sesuai dengan garis wewenang dan tanggungjawab yang telah ditentukan.
3. Mencatat dan menilai pegawai sesuai dengan garis wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
Pusat pertanggungjawaban adalah unit-unit pada sebuah organisasi yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dipimpin oleh seorang manajer.
L.M. Samryn,SE (2001:259) mengartikan pusat pertanggungjawaban sebagai berikut :
” Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu bagian dalam organisasi yang memiliki kendali atas terjadinya biaya, perolehan pendapatan, atau penggunaan dana investasi.”
Pusat pertanggungjawaban secara umum dibagi menjadi :
1. Pusat biaya
a. Pusat biaya teknik
b. Pusat biaya kebijakan
2. Pusat pendapatan
3. Pusat laba
4. Pusat investasi
Dalam akuntansi pertanggungjawaban ini menghubungkan informasi akuntansi yang diperlukan oleh seorang manajer dengan wewenang yang dimiliki manajer tersebut. Wewenang yang dimiliki oleh seorang manajer tersebut didelegasikan dari manajer tingkat atas ke manajer yang ada dibawahnya dan pendelegasian wewenang menuntut manajer yang ada untuk mempertanggungjawabkan pelaksananaan tugas yang dibebankan kepadanya.
Pada akuntansi pertanggungjawaban pengendalian biaya dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan unit yang bertanggungjawab atas terjadinya biaya tersebut.
Pengertian dari pengendalian biaya menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim yang dialih bahasakan oleh Moh. Kurdi (1999;110) adalah:
”Pengendalian biaya adalah suatu langkah yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan yang dibuat pada tahap perencanaan dapat dicapai dan untuk memastikan bahwa semua segmen fungsi organisasi dalam perilakunya konsistansi dengan kebijakan-kebijakan untuk pengawasan biaya yang efektif”
Dimana pengendalian biaya adalah untuk membandingkan biaya yang seharusnya dengan biaya-biaya yang sesungguhnya terjadi dan bila terjadinya selisih maka selisihnya perlu dianalisis lebih jauh, sehingga diketahui faktor penyebab penyimpangan yang terjadi sampai pada dilakukannya tindakan koreksi.
Adapun menurut Henry Simanora (1999;301) mengemukakan bahwa :
”Pengendalian biaya adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja standar, penganalisisan selisih-selisih yang timbul guna mengindentifikasikan penyebab-penyebab yang dapat membenahi atau menyesuaikan perencanaan dan pengendalian di masa yang akan datang”
Setiap bidang pertanggungjawaban menyusun anggaran biaya dan penghasilannya masing-masing dengan memperhatikan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Anggaran yang telah disusun digunakan sebagai alat pengukur pelaksanaan kegiatan dan masing-masing bagian sistem akuntansi disusun agar dapat mengumpulkan dan melaporkan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk dilaporkan kepada bagian yang ditetapkan bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban untuk penghasilan yang diperoleh pelaksanaannya tidak begitu sulit, karena penghasilan lebih mudah diidentifikasikan dibandingkan dengan biaya yang terjadi. Didalam pusat pertanggungjawaban tidak selalu timbul dari keputusan yang diambil kepala bagian yang bersangkutan, karenanya tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian pertanggungjawaban dapat dikendalikan oleh kepala bagian yang bersangkutan, maka dalam pengumpulan biaya tiap bidang pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan, hanya biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh kepala bagian yang bersangkutan yang harus diminta pertanggungjawaban. Untuk itulah akuntansi pertanggungjawaban biasanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban yang merupakan suatu alat pengendalian, pengendalian
yang dimaksud adalah pengendalian terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pusat pertanggungjawaban.
Biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban dihubungkan dengan manajer yang memiliki wewenang untuk mengkonsumsi sumber daya, karena sumber daya yang dinyatakan dalam satuan uang merupakan biaya, maka akuntansi pertanggungjawaban merupakan metode pengendalian biaya yang memungkinkan manajemen untuk melakukan pengelolaan biaya.
Untuk tujuan pengendalian biaya, organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga jelas wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap manajer. Anggaran menghendaki adanya organisasi yang baik, yang tiap-tiap manajernya mengetahui wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.
Post a Comment